Sejak beberapa tahun terakhir ini tuntutan kepada Pemerintah untuk membebaskan Tapol/Napol makin gentar, terutama dari kelompok-kelompok yang peduli dan yang berjuang untuk penegakan hukum dan HAM. Secara khusus, Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan (MIK), sejak 1993 telah mengadakan beberapa seminar/diskusi panel mengenai masalah Tapol/Napol di era rezim Suharto

Turunnya Suharto sebagai Presiden tanggal 21 Mei 1998 yang lalu sebagai puncak tuntutan Reformasi dari rakyat pro demokrasi yang dipelopori mahasiswa membawa harapan baru bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

Sejalan dengan itu maka dalam semangat reformasi total, Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol (KAP T/N) lahir dengan dukungan para mantan Tapol/Napol, keluarga Tapol/Napol, aktivis- aktivis pro demokrasi, HAM dan kemanusiaan serta cendekiawan dan lembaga-lembaga bantuan hukujm dan HAM.